Laporan Situasi: Myanmar

Myanmar, negara di Asia Tenggara yang terletak di perbatasan China, Tiongkok, saat ini memiliki salah satu angka positif terendah di dunia dengan kasus pertama yang baru dikonfirmasi pada akhir Maret. Sebulan yang lalu, kita akan berasumsi bahwa Gelombang Pertama dari Cina telah menghantam negara-negara seperti Myanmar lebih dulu. Departemen Kesehatan tidak memberikan respons terhadap COVID sampai Maret, para pejabat membuat pernyataan kontroversial, dan terdapat kritik yang berkembang di media sosial terkait keterlambatan mereka. Sebelum penelitian dilakukan untuk laporan ini, kita akan mengasumsikan angka yang sangat rendah adalah karena pengujian yang kurang atau kasus yang ditutup-tutupi. Namun, bukti dari negara-negara tetangga telah mendukung narasi dari pemerintah bahwa COVID-19 kemungkinan memasuki negara itu sekitar bulan Maret, dan penekanan Myanmar pada karantina terpusat membuat kita optimis bahwa skala wabah memang rendah.

Pada saat penulisan artikel ini, secara perlahan telah berkembang hingga 150 kasus yang ditemukan di enam provinsi. Antara 23 dan 29 Maret, mereka menemukan sebelas kasus dengan sejarah perjalanan dari Amerika Serikat (5), Eropa (4), Inggris (4), Thailand (4), Singapura (3). Sementara distribusi geografis yang luas dan tingkat kapasitas pengujian yang rendah masih menjadi argumen bahwa wabah ini telah tersebar lebih luas, saat ini terdapat lebih dari 3000 Orang Dalam Pemeriksaan (PUI) dan rasio uji-terhadap-kasus-terkonfirmasi adalah 51: 1. Angka tersebut mencapai 5,5 di Amerika Serikat dan 97,3 di Selandia Baru. Hal ini menunjukkan bahwa situasi masih terkendali.

Pengujian di Vietnam per angka positif

Masalah terbesar yang menjadi perhatian publik atas COVID-19 adalah ratusan ribu pekerja migran di tempat-tempat seperti Thailand, yang berusaha untuk kembali karena mereka kehilangan pekerjaan akibat lockdown dan runtuhnya industri perjalanan, atau mungkin kembali untuk Tahun Baru Burma. Hal ini mengakibatkan dampak yang besar dalam hal meningkatnya ketakutan di masyarakat umum. Peristiwa serupa juga terjadi pada awal Februari, ketika siswa dari Wuhan dievakuasi oleh pemerintah Myanmar ke Mandalay untuk menjalani karantina di Rumah Sakit Kandaw Nadi selama empat belas hari. Setelah itu, karena kurangnya persiapan untuk pencegahan, baik dalam hal sumber daya manusia dan teknis, intervensi dan langkah-langkah pengendalian lainnya, banyak humor muncul yang menciptakan ketakutan bagi orang-orang di Myanmar hingga dua kasus pertama ditemukan. Myanmar memiliki banyak waktu untuk bersiap menghadapi COVID-19, namun telah gagal mempersiapkannya

Sistem Kesehatan di Myanmar

Sektor perawatan kesehatan di Myanmar dipimpin oleh Kementerian Kesehatan dengan kerjasama organisasi internasional. Namun di Myanmar, tidak ada sektor khusus untuk persiapan wabah. Mereka memiliki dua rumah sakit terpisah untuk penanganan wabah. Yang pertama yaitu Rumah Sakit Waibagi di Yangon, dan satu lagi adalah Rumah Sakit Kandaw Nadi di Mandalay. Keduanya berada dalam kondisi tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun setelah wabah SARS terjadi. Di Myanmar, formasi fasilitas kesehatan membuat komunitas kesehatan di pedesaan memiliki akses untuk ke dokter. Rumah sakit Myanmar diperingkat menjadi 4 kategori; rumah sakit umum (hingga 2.000 tempat tidur), rumah sakit spesialis dan rumah sakit pendidikan (100–1.200 tempat tidur), rumah sakit regional/negara bagian dan rumah sakit daerah (200–500 tempat tidur), serta rumah sakit kota (25–100 tempat tidur). Di sektor kesehatan pedesaan, dokter hanya tersedia di rumah sakit stasiun, sementara pusat kesehatan pedesaan dan sub-pusat tidak memiliki dokter. Mereka diawasi oleh asisten kesehatan. Hal ini mengakibatkan ketersediaan layanan kesehatan di daerah pedesaan menjadi terbatas.

Situasi terkini terkait wabah COVID-19 di Myanmar

Secara resmi, tidak ada kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Myanmar hingga 23 Maret 2020. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para pakar dan masyarakat sipil skeptis mengenai jumlah resmi yang diumumkan, mengingat kedekatannya dengan Tiongkok dan lalu lintas lintas-perbatasan Tiongkok. Di negara bagian Kachin, orang-orang Tionghoa masuk dan keluar baik secara legal maupun ilegal. Pemerintah juga tidak punya rencana untuk memantau atau menutup perbatasan. Akan tetapi, hanya ada sedikit kasus di provinsi China yang berdekatan, yaitu Yunnan. Sementara kota perbatasan yang paling ramai, Xishuangbanna, hanya mencatat lima belas kasus.

Orang-orang percaya hal itu disebabkan oleh kapasitas pengujian yang kurang dari Myanmar, tetapi Dr. Frank Smithuis, seorang ahli epidemiologi dan profesor di Universitas Oxford, yang telah bekerja lebih dari 20 tahun di Myanmar, menyampaikan bahwa jumlah angka positif mungkin sudah lebih dari yang dilaporkan, namun tidak mungkin terjadi transmisi secara besar-besaran karena jumlah rawat inap masih normal, meskipun fakta menyatakan bahwa wabah dapat meningkatkan tingkat masuk rumah sakit dengan gejala COVID-19 yang parah.

Dua kasus COVID-19 baru yang dikonfirmasi pada tanggal 23 Maret 2020 masing-masing dibawa dari AS dan Inggris. Hasilnya diumumkan pada tengah malam, namun sesaat setelah pengumuman tersebut, gelombak kepanikan pembeli untuk menimbun barang sudah terlihat bahkan tengah malam di Yangon dan Mandalay, dua kota besar di Myanmar. City Mart dan beberapa supermarket dibanjiri oleh pembeli. Kelompok penimbun barang ini dapat meningkatkan risiko penularan, tetapi orang-orang tidak menyadarinya dan tetap berusaha membeli makanan kering.

Angka terkonfirmasi harian COVID-19

Pada pukul 10 pagi Waktu Standar Myanmar, 22 April 2020, Myanmar memiliki 121 kasus yang dikonfirmasi dengan 5 kematian dan 9 pasien yang pulih. Transmisi itu tidak lebih dari satu digit sebelum 11 Maret 2020. Angka tersebut telah mencapai 10 pada 12 April 2020 dan kemudian menjadi 21 pada 13 April 2020, yang menyebabkan kepanikan di masyarakat umum. Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi juga memperingatkan orang-orang bahwa lebih banyak kasus yang mungkin terungkap pada akhir April dan tidak perlu panik jika jumlahnya meningkat. Saat ini sebagian besar kasus yang ditemukan adalah di Yangon, namun ada kekhawatiran terkait wabah yang menyebar ke pedesaan, di mana kapasitas layanan kesehatan yang memang sudah terbatas akan semakin mengkhawatirkan.

Pengujian COVID-19

Pemerintah Myanmar mengalokasikan 300 juta MMK (USD 206.000) untuk membeli peralatan, obat-obatan, laboratorium dan alat pelindung. Jumlah tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan anggaran Thailand sebesar 1 miliar baht (40 miliar MMK atau 34 juta USD) untuk tes COVID-19 dan 6,2 miliar baht (270 miliar MMK atau 190 juta USD) untuk membeli peralatan medis. Myanmar kemungkinan akan perlu bergantung pada sumbangan dan bantuan internasional untuk mempersiapkan respons terhadap COVID-19. Kami menemukan laporan dari China dan Korea yang telah menyumbangkan alat tes dan peralatan pelindung diri.

Myanmar belum memiliki laboratorium yang disetujui untuk pengujian PCR hingga 20 Februari. Semua sampel yang dikumpulkan dikirim ke laboratorium rujukan di Thailand untuk pengujian. Setelah menerima peralatan lab dari Lembaga Penelitian Ilmu Kedokteran Angkatan Bersenjata Thailand (AFRIMS) melalui WHO dan Institut Nasional Penyakit Infeksi Jepang (NIID), Pusat Nasional untuk Kesehatan dan Kedokteran Global (NCGM), dan Universitas Juntendo melalui Kedutaan Besar Jepang dan JICA, Myanmar siap untuk menjalankan tes laboratorium independen untuk COVID-19 pada 20 Februari 2020.

Menurut juru bicara pemerintah Dr. Thar Tun Kyaw, yang ditunjuk pada 30 Maret 2020 terkait respons terhadap COVID-19, laboratorium kesehatan nasional (NHL) dapat menguji sejumlah 300 tes/hari. Sebelum tim ahli medis Tiongkok tiba di Myanmar, kapasitas pengujian hanya sekitar 60 hingga 70 per hari. Pada 8 April 2020, tim dari Tiongkok tiba dan mereka berkolaborasi dengan lab kesehatan nasional dan membantu NHL untuk menguji hingga 200 sampel per hari. Jumlah kasus yang dikonfirmasi telah meningkat bersamaan dengan besarnya kapasitas pengujian. Kapasitas pengujian NHL saat ini adalah sekitar 300-500 tes per hari dan jumlah kasus yang dikonfirmasi sekitar 10-20 per hari. Hingga saat ini, Myanmar telah menguji 7,718 sampel dari kasus yang dicurigai dan 150 kasus dikonfirmasi, artinya 1,9% dari total sampel ditemukan positif.

Karena di seluruh penjuru Myanmar hanya memiliki satu lab untuk pengujian COVID-19, semua rumah sakit baik dekat maupun jauh harus mengirim sampel ke Yangon untuk pengujian. Laboratorium Kesehatan Nasional sedang menghadapi tantangan baik dalam sumber daya manusia dan peralatan pengujian. Laboratorium kesehatan nasional memiliki lebih dari 200 staf tetapi hanya memiliki tujuh ahli mikrobiologi untuk melakukan pengujian COVID-19. Persiapan dan sumber daya terbatas dari NHL tidak cukup untuk menangani seluruh negara jika wabah yang menyebar terbukti jauh lebih besar dari jumlah yang saat ini ditunjukkan. Bahkan mengirim sampel pun menjadi tantangan bagi rumah sakit dan NHL.

Saat ini, pemerintah Myanmar sedang berusaha meningkatkan kapasitas pengujian. Wakil Direktur NHL, Dr. Ohnmar Swe Tin menyatakan bahwa mereka berencana untuk membuka pusat pengujian lain di Mandalay, yang terletak di Myanmar bagian atas, untuk menangani tes dari Myanmar utara, guna pengujian COVID-19 dalam rangka mengurangi beban NHL. Kebijakan tersebut akan membuat bagian paling utara negara menjadi lebih mudah untuk mengirim sampel. Sebuah perusahaan farmasi di Myanmar telah menyumbangkan mesin pengujian yang dapat memproses 1.300 sampel sehari. Kapasitas pengujian akan meningkat secara signifikan setelah alat tersebut tersedia, meskipun masih tergolong rendah menurut standar internasional.

NegaraPengujian/1M PopulasiNegaraPengujian/1M Populasi
Myanmar96Thailand2,043
Indonesia184Vietnam2,119
Laos 201Malaysia3,402
Cambodia345Singapore16,203
Philippines625Brunei27,770
Pengujian per 1 juta populasi di negara-negara ASEAN
Source – Worldometer

Rencana untuk Kasus Terkonfirmasi

Pasien yang telah dikonfirmasi dikirim ke Rumah Sakit Kandaw Nadi jika mereka berada di Mandalay, dan ke Rumah Sakit Waibargi dan Rumah Sakit Wanita Okkalapa Selatan dan Rumah Sakit Anak jika mereka berada di Yangon untuk penanganan lebih lanjut. Kasus yang telah dikonfirmasi dari negara bagian dan wilayah lain dikirim ke rumah sakit negara bagian atau wilayah mereka masing-masing. Selanjutnya, pemerintah menetapkan perintah lockdown untuk rumah dari pasien, dan terkadang menutup seluruh jalan dimana terdapat kelompok yang dicurigai terinfeksi. Dikarenakan kapasitas rumah sakit Kandaw Nadi dan Rumah Sakit Waibargi yang rendah, MoHS berencana untuk membuka rumah sakit terpisah untuk kasus COVID-19. Tempat yang dipilih adalah Lembaga Pusat Layanan Sipil (Hpaung Gyi) di Kotapraja Hlegu, Wilayah Yangon.

Institut Pusat Layanan Sipil Hpaung Gyi telah berubah menjadi Pusat Kesehatan Hpaung Gyi sesuai dengan pedoman WHO. Pada awal operasi, pusat kesehatan tersebut akan memiliki 240 tempat tidur, 240 tempat tidur HDU, dan 20 tempat tidur ICU. Sebagai langkah awal, rumah sakit akan dioperasikan oleh sekitar 200 staf yang akan diisi 20% oleh Militer, 20% oleh Sektor Swasta dan 60% oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai langkah kedua, pusat kesehatan akan diperluas menjadi 480 tempat tidur, 480 tempat tidur HDU dan 40 tempat tidur ICU yang kemudian dapat diperluas menjadi rumah sakit dengan 2000 tempat tidur. Saat ini kapasitas Rumah Sakit Waibargi telah mencapai angka maksimal sehingga pasien COVID-19 dari Yangon dirujuk ke Rumah Sakit Wanita Okkalapa Selatan dan Rumah Sakit Anak-anak. Jika ada kelebihan kapasitas dari rumah sakit Waibargyi, beberapa pasien COVID-19 akan dipindahkan ke Pusat Kesehatan Hpaung Gyi. Profesor Zaw Lynn Aung dari Universitas Kedokteran 1, Yangon akan memimpin tim untuk mengelola rumah sakit di Hpaung Gyi.

Intervensi

Myanmar sangat bergantung pada strategi pelacakan kontak. Sebuah acara keagamaan di Insein Tsp, masih diadakan meskipun ada larangan perkumpulan masyarakat umum, sehingga menyebarkan lebih banyak 50 kasus COVID-19. Pejabat kesehatan masyarakat telah mencoba untuk melacak kontak dekat mereka dan mendeteksi beberapa kasus dalam proses tersebut. Pemerintah Yangon telah menuntut empat orang termasuk seorang pendeta untuk memperingatkan masyarakat agar tidak melanjutkan pertemuan ilegal organisasi keagamaan dan sosial. Sejauh ini, sebagian besar kasus yang dikonfirmasi baru terdeteksi dari kontak dekat terkait kasus yang telah diketahui. Myanmar juga meluncurkan platform berupa website bagi publik untuk melaporkan diri mereka sendiri jika mereka memiliki kontak dekat dengan kasus-kasus yang dikonfirmasi atau dicurigai.

Pemerintah melarang semua acara publik dari 13 Maret hingga akhir April untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Pemerintah juga mencoba beberapa strategi untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Myanmar telah melakukan semua intervensi sejauh yang mereka bisa untuk melindungi kasus-kasus dari luar negeri agar tidak ditransmisikan secara lokal. Sejauh ini, 21 kasus adalah dari luar dan 129 adalah transmisi masyarakat. Sesaat setelah dua kasus pertama terdeteksi, pemerintah Myanmar memulai strategi lockdown parsial.

Saat itu, sebagian besar universitas di Myanmar sedang mengadakan ujian. Badan mahasiswa meminta adanya penundaan, yang telah disetujui oleh pemerintah. Pada saat yang sama, beberapa kota besar di Myanmar, seperti Yangon dan Mandalay tidak mengizinkan masyarakat untuk mengunjungi restoran, kafe, dan tempat bir mana pun dan hanya mengizinkan pesanan untuk dibawa pulang. Orang-orang didorong untuk tinggal di rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker. Untuk membatasi penimbunan barang, pemerintah berkomitmen untuk membuka toko makanan, apotek, dan pasar tradisional. Sistem bus yang terdapat di jalan raya juga mengurangi jumlah penumpang menjadi setengah dari kapasitas, tetapi tidak ditutup pada saat itu.

Pada 7 April 2020, intensitas status lockdown ditingkatkan. Bus di jalan raya telah dilarang dan lockdown menjadi lebih intens. Seluruh penginapan, hotel, motel, wisma tamu, perusahaan konstruksi, dan toko pakaian terpaksa ditutup sementara toko-toko penting seperti apotek, klinik, rumah sakit, pabrik obat, pompa bensin, produksi makanan, restoran, Perusahaan Pemasok Listrik (ESE) tetap dibuka. Jika ditutup, toko-toko ini akan dihukum oleh pihak yang berwajib. Mobil untuk penggunaan rumah tangga lebih dari 5 penumpang tidak diperbolehkan. Seperti yang terlihat di tempat lain, pemerintah tidak menggunakan kata “lockdown,” yang diterapkan selama Festival Thingyan (seperti Songkran di Thailand) yang merupakan libur panjang bagi publik di Myanmar. Akibat baiknya adalah toko-toko tutup, meskipun bukan karena lockdown. Semua acara festival dan perayaan dilarang untuk menghentikan penyebaran wabah.

Setelah Festival Thingyan, pemerintah meningkatkan durasi dan intensitas lockdown. Keadaan terus bergerak ke penerapan lockdown secara ketat. Pada 20 April 2020, pemerintah daerah Mandalay menerbitkan perintah untuk memperpanjang lockdown, tetapi jumlah orang yang diperbolehkan berada dalam satu mobil untuk keperluan rumah tangga dikurangi menjadi 4. Beberapa perintah yang lebih intens juga diumumkan dalam pernyataan lain seperti tidak keluar rumah antara pukul 9 malam hingga jam 4 pagi hari berikutnya, dimana walikota mengatakan hal tersebut bukanlah jam malam, melainkan hanya perintah, dan hanya mengizinkan satu orang dari setiap rumah tangga untuk membeli makanan dan obat-obatan. Pemerintah juga memerintahkan untuk wajib memakai masker di luar rumah. Di wilayah Yangon, rencana lockdown yang lebih ketat diterapkan untuk tujuh kota seperti Okkalapa Selatan, Pa Bae Tan, Bahan, Ma Yan Gone, Shwe Pyi Tar dan Hlaing Tar Yar untuk mengurangi tingkat transmisi. Jika mereka ingin bepergian dengan lebih dari jumlah orang yang diizinkan, mereka perlu mendapatkan izin dari administrator distrik kota.

Saat ini, hampir semua kota di Myanmar mengikuti cara atau kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah Mandalay.

READ: Alternatives to Hard Lockdown

https://twitter.com/ThaungTun20/status/1251372477244047365

Karantina

Karantina adalah salah satu metode paling penting untuk mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Myanmar memulai karantina terhadap penerbangan internasional dari delapan negara, lalu mengembangkannya untuk semua pengunjung internasional, dan akhirnya menutup bandara. Mulai bulan Maret, terdapat pergerakan besar-besaran terkait pekerja migran yang pulang dari negara-negara tetangga seperti Thailand yang semakin tidak terkendali. Kemenkominfo menyatakan bahwa situasi tersebut menghadirkan risiko penyebaran wabah yang sangat tinggi, sehingga mereka membuat peta tujuan kepulangan dan memerintahkan pusat kesehatan setempat untuk mengkarantina mereka. Sementara menawarkan beberapa fasilitas karantina, sebagian besar didorong untuk karantina di rumah karena departemen kesehatan setempat tidak dapat melakukan karantina terpusat terhadap jumlah orang yang begitu besar.

Sebagai tanggapan, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan fasilitas karantina berbasis masyarakat di setiap kota dan bahkan di sebagian besar desa. Meskipun pemerintah tidak memberikan instruksi untuk tingkat pemerintahan desa, pemimpin desa dan masyarakat membuat pusat karantina untuk mengisolasi semua pengunjung di desa asal mereka selama 14 hari. MoHS, bekerja sama dengan pemerintah daerah, CSO, organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat juga membuka pusat karantina untuk mengakomodasi jumlah yang lebih besar. Direktur pemerintah daerah Yangon menyatakan bahwa ada sekitar 3.000 pusat karantina siap beroperasi yang dapat menerima sedikitnya 20.000 orang. Di Mandalay, setidaknya seribu pusat karantina telah disiapkan.

Setelah muncul beberapa kasus yang tidak menunjukkan gejala dalam 14 hari, Kemenkes memperpanjang durasi karantina menjadi 21 hari karantina di fasilitas yang disediakan dan tujuh hari karantina di rumah. Karena Myanmar kekurangan kapasitas dalam merawat dan menguji pasien, pencegahan dengan intervensi tertentu terutama karantina banyak membantu mengurangi penyebaran wabah dan mendeteksi kasus segera setelah mereka berada di pusat karantina.

Saat ini, Myanmar menangani 198 rumah sakit untuk karantina dan 43.538 orang telah ditangani di fasilitas karantina.

Intervensi Pemerintah Lainnya

Myanmar adalah salah satu negara termiskin dan bergantung pada donasi internasional di beberapa sektor. Ketika COVID-19 melanda negara itu, sangat sulit bagi pemerintah untuk mengelola dan mengendalikannya. Namun, Myanmar mencoba beberapa cara untuk memperlambat transmisi, membantu yang paling rentan, mengurangi kepanikan masyarakat dan meningkatkan moralitas staf mereka sendiri. Beberapa intervensi pemerintah telah diterapkan, yang masih diimplementasikan dan berpengaruh antara lain sebagai berikut:

  • Beras 8 Pyay (setara dengan 23 lb), Minyak 50 Kyattar (setara dengan 0,815 kg), Kacang 1 Peittha (setara dengan 1,63 kg), Bawang 1 Peittha (setara dengan 1,63 kg) diberikan kepada orang miskin yang tidak memiliki pendapatan reguler untuk menutupi Periode Thingyan yang panjang dan bersamaan dengan lockdown.
  • Listrik Gratis hingga 150 Unit untuk rumah tangga, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Non-pemerintah Lokal (tidak termasuk PBB, Kedutaan Besar dan INGO).
  • Bekerja sama dengan Federasi Kamar Dagang dan Industri Uni Federasi Myanmar (UMFCCI), pinjaman berbunga rendah, 1% per tahun, diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak COVID-19.
  • Pada 22 Maret, Myanmar menambahkan masa karantina menjadi 14 hari wajib bagi mereka yang baru saja melakukan perjalanan dari AS, Swiss, Inggris, Belanda, Austria, Belgia, Norwegia, Swedia dan Denmark dalam empat belas hari terakhir.
  • Pada 24 Maret, kebijakan tersebut diperluas ke semua orang yang memiliki riwayat perjalanan internasional, dan para pengunjung memerlukan sertifikat yang menyatakan bahwa mereka bebas COVID-19, yang diterbitkan 72 jam sebelum kedatangan.
  • Pada tanggal 29 Maret 2020, semua visa ditangguhkan untuk menghentikan pengunjung internasional untuk bepergian ke Myanmar
  • Myanmar juga melarang semua penerbangan komersial internasional hingga 13 April, kemudian diperpanjang hingga akhir April. Evakuasi medis, kargo, penerbangan khusus dan bantuan tidak terpengaruh tetapi perlu persetujuan terlebih dahulu dari Departemen Penerbangan Sipil.
  • Pemerintah juga mengurangi sementara 50% tenaga kerjanya, kecuali staf kesehatan.
  • Pemerintah tidak mengizinkan staf untuk kembali ke rumah setelah liburan panjang Thingyan untuk menghindari penularan penyakit dari lokasi lain. Beberapa sudah kembali bekerja di kota asalnya sehingga ditempatkan di karantina fasilitas berbasis masyarakat selama 21 hari dan karantina rumah selama 1 minggu.
  • Pemerintah meminta perusahaan telekomunikasi untuk menurunkan harga agar hiburan di rumah lebih murah dan mudah.
  • Video Konferensi dari Konselor Negara dengan Staf publik dan kesehatan untuk mengetahui tantangan yang mereka hadapi, guna meningkatkan keberanian dan moralitas mereka, dan untuk mengetahui kondisi dari sudut pandang lain.

Hal tersebut adalah strategi yang saat ini dipraktikkan oleh Pemerintah Myanmar. Dengan partisipasi aktif masyarakat, tantangan terkait lokasi karantina sudah dapat diselesaikan. Bahkan pemerintah Myanmar membuat aturan dan regulasi yang ketat, mereka dapat memenangkan pemikiran orang-orang dengan menggunakan kata “permintaan”. Mereka bahkan menghindari menggunakan kata “Lockdown“, tetapi menerapkan kebijakan tersebut dalam beberapa kondisi karena masyarakat dapat merasa panik jika mereka mendengar kata-kata tersebut. Namun pada kenyataannya mereka bahkan melakukan “lockdown secara ketat”. Masyarakat Myanmar memprakarsai Gerakan Bertepuk Tangan untuk petugas kesehatan sebagai garda terdepan, dengan bersorak sorai dan memuji kerja mereka seperti yang ditunjukkan dalam sebuah tulisan di twitter pada 16 April 2020.

Seperti yang terlihat di Vietnam, warga negara ikut berdonasi kepada pemerintah untuk memerangi COVID-19. Pemerintah khususnya Penasihat Negara menghargai partisipasi masyarakat sehingga orang-orang akan mengikuti instruksi yang disarankan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan tinggal di rumah yang secara signifikan dapat mengurangi penyebaran COVID-19.

Ekonomi dan Ketahanan Pangan

COVID-19 menciptakan pertarungan antara ekonomi nasional dan memitigasi penyebaran. Jika tindakan pemerintah sebagian besar memperhatikan aspek ekonomi dan berusaha mempertahankannya, penyebaran wabah menjadi lebih cepat. Jika mereka mencoba menahan wabah COVID-19 dengan lockdown baik secara ketat maupun tidak, menutup bandara, sekolah, pabrik dan tempat kerja, maka perekonomian akan turun. Di Myanmar, pertumbuhan ekonomi stagnan dan tampaknya turun bahkan sebelum wabah COVID menghantam. Saat ini, Myanmar sedang memiliki banyak masalah karena wabah COVID-19. Dua kondisi yang paling menonjol adalah adanya pemogokan buruh pabrik dan ekspor semangka. Sebagian besar pabrik kekurangan bahan baku dan pesanan dari pelanggan mereka yang biasa karena pandemi, sehingga memaksa beberapa pabrik untuk tutup dan banyak kesulitan lainnya. Pekerja dengan upah harian mengalami kesulitan keuangan dan banyak yang saat ini telah menganggur.

Di negara bagian Kachin, bagian paling utara Myanmar, pendapatan rakyat sangat bergantung pada perdagangan dengan China. Sebagian besar buah-buahan, produk dan bahan baku diekspor ke China. COVID-19 menghantam Myanmar selama musim tanam semangka, tetapi banyak semangka yang tumbuh di sepanjang perbatasan China-Myanmar, yang dibiarkan membusuk di ladang karena perbatasan China ditutup dan kurangnya permintaan ekspor. Hal ini memiliki dampak besar pada perekonomian masyarakat di kawasan tersebut.

Saat ini, tidak ada masalah ketahanan pangan yang terlihat jelas dan pemerintah diprediksikan dapat mengelola masalah tersebut hingga titik tertentu. Terdapat risiko bagi orang miskin, pekerja dengan upah harian, dan orang jalanan, tetapi pemerintah sudah menyediakan penghidupan dasar dengan baik, meskipun lockdown saat ini telah menyebabkan keterlambatan pengiriman makanan selama dua minggu. Hal ini berarti terdapat proyeksi krisis yang lebih besar jika masalah rantai pasokan domestik dalam pengiriman makanan tidak segera diselesaikan. Lebih lanjut, jika krisis COVID-19 berlanjut tanpa batas waktu, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam rencana penanaman padi, buah-buahan, dan sayuran lainnya di musim hujan. Pada skenario tersebut, masyarakat Myanmar pasti akan menghadapi masalah ketahanan pangan dalam beberapa bulan mendatang. Namun, untuk saat ini, pasar tradisional masih buka, pedagang eceran, dan restoran menerima pesanan untuk dibawa pulang. Sementara situasi tampaknya masih dapat dikelola hari ini, krisis ketahanan pangan mungkin menunggu di belakang layar.

Tantangan yang Dihadapi oleh Myanmar

Begitu banyak tantangan yang menunggu di depan mata untuk diselesaikan oleh Pemerintah Myanmar.

Beberapa di antaranya adalah pekerja migran yang datang dan pergi ke negara itu, konflik yang sedang berlangsung dan krisis pengungsi di Negara Bagian Rakhine, dan masalah yang dihadapi petugas kesehatan sebagai garis terdepan. Saat ini, lebih dari 15.000 pekerja migran dari Tiongkok sedang menunggu di perbatasan China untuk pulang. Pemerintah negara bagian Kachin juga menghadapi masalah ini dan sibuk menyusun rencana agar para pekerja migran ini tetap dikarantina selama 21 hari. Kejadian ini tergolong tidak terduga, sehingga pemerintah tidak merencanakan dengan baik penyelesaian masalah ini. Ada juga kekhawatiran bahwa Kachin, mengingat kedekatannya dengan China dan lalu lintas perbatasan yang tidak diatur, dapat terjangkit wabah yang tidak terdeteksi dari Gelombang Pertama yang pada akhirnya dapat mencapai bagian lain dari negara itu.

23.000 pekerja migran lainnya memasuki Myanmar dari Thailand melalui perbatasan. Myanmar masih belum cukup siap untuk membantu mereka. Meskipun tidak ada kasus ekspor Myanmar yang diketahui ke negara lain, dan sebagian besar dari mereka akan melalui karantina selama 14 hari di Myanmar, banyak pekerja akan mencoba masuk kembali. Namun setelah festival Thingyan, tinggal di rumah dalam waktu yang lama, serta penerapan karantina, banyak yang akan mencoba meninggalkan negara itu lagi untuk bekerja. Thailand menyatakan bahwa mereka akan mengkarantina para pekerja migran yang kembali dari Myanmar selama 14 hari. Thailand dan Myanmar harus bekerja sama untuk mensertifikasi pekerja migran bebas COVID yang telah melalui karantina.

Baru-baru ini kendaraan milik WHO yang membawa alat swab COVID-19 ditembak dan diserang di Minbya Tsp, Negara Bagian Rakhine. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran publik terkait konflik Rakhine dan COVID-19. Rakhine adalah tempat di mana Tentara Arakan dan tentara Myanmar mengalami bentrok. Akses internet telah dimatikan di tempat-tempat seperti Ponnagyun, Mrauk-U, Kyauktaw dan Minbya. Dengan tidak adanya informasi yang masuk atau keluar, penduduk setempat tidak mengetahui informasi terkini terkait COVID-19 dan tidak ada orang di luar Rakhine yang tahu mengenai situasi COVID-19 di sana. Lebih dari 130.000 orang tinggal di kamp-kamp Pengungsi Internal dan ada kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi jika pandemi mencapai kamp-kamp pengungsi di sana. Banyak daerah mengalami konflik. Masyarakat sangat mengkhawatirkan situasi wabah COVID-19 selain konflik yang sedang berlangsung, yang membuat masyarakat setempat menderita dengan cara yang tak terbayangkan. Hal-hal tersebut merupakan ketakutan yang dipicu oleh serangan kendaraan WHO yang melakukan tes swab.

Ada juga masalah kekurangan dokter di Myanmar, sebuah tantangan yang terjadi bahkan sebelum COVID-19. Saat ini, beberapa dokter telah terinfeksi, dan beberapa diantaranya dirawat di pusat karantina termasuk staf kesehatan lainnya seperti perawat. Hal ini membuat jumlah dokter yang bekerja semakin sedikit. Sistem kesehatan Myanmar sudah ditekan oleh beban ganda penyakit, baik menular maupun tidak menular. COVID-19 dianggap lebih parah dari dua beban tersebut. Banyak dokter di Myanmar yang sudah kehabisan tenaga karena jam kerja yang panjang (36-48 jam berturut-turut), tekanan kerja, dan terlalu banyak pasien per dokter. Di beberapa tempat, seorang dokter dapat bertanggung jawab terhadap populasi 100.000 orang.

Rekomendasi Kebijakan

Myanmar saat ini berada pada arah yang tepat. Kami berpendapat bahwa rekomendasi kebijakan ini dapat membantu negara tersebut dalam melanjutkan apa yang sudah dijalankan saat ini:

  • Rumah sakit harus dikategorikan. Misalnya. Level – 1, Level – 2, rumah sakit khusus COVID-19. Dari sana, sistem rujukan yang sistematis dan pedoman harus ditetapkan.
  • Karena Myanmar memiliki kapasitas perawatan kesehatan yang kurang untuk mengelola dan merawat pasien COVID-19, maka mereka harus terus memperluas pusat karantina yang merupakan lini pertama pertahanan COVID-19. Pedoman, peraturan, serta regulasi yang lebih ketat dan sistem pemantauan yang lebih dekat harus dibuat melalui kerja sama dengan otoritas lokal.
  • Pemerintah Myanmar membutuhkan rencana pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan untuk memerangi COVID-19 yang tidak bergantung pada donasi.
  • Menkominfo harus bekerja sama dengan dokter umum dengan meminta mereka untuk menjadi sukarelawan untuk bertugas di garis terdepan COVID-19, sambil memastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan yang mereka butuhkan.
  • Pemerintah harus mempersiapkan masalah ketahanan pangan, memberikan pinjaman berbunga rendah kepada petani, dan memberikan pedoman untuk budidaya di tengah pandemi untuk memastikan ketahanan pangan.
  • Alokasikan lebih banyak uang untuk mendukung populasi rentan dalam bentuk pemberian uang tunai, daripada hanya memasok pasokan makanan.
  • Perluas pusat pengujian COVID-19 ke tingkat Negara bagian dan regional dengan memenuhi sumber daya manusia dan fasilitas yang dibutuhkan sehingga proses pengujian akan meningkat, dan negara bagian serta daerah dapat merespons dengan lebih cepat.
  • Berikan perhatian khusus pada daerah konflik dan buat persetujuan dengan pihak lain dari konflik terkait wabah COVID-19
  • Pastikan semua warga negara mendapatkan perawatan medis COVID-19, serta tes jika perlu.
  • Tingkatkan kapasitas pengujian untuk menguji secara pasif terhadap semua pasien yang diduga datang ke rumah sakit dan kemudian berkembang untuk melakukan penemuan kasus secara aktif.
  • Memenuhi kecukupan peralatan dan fasilitas untuk rumah sakit yang ditunjuk dalam penanganan COVID-19.
  • Menangani krisis pekerja dengan baik dan memastikan semua pekerja memiliki cukup makanan dan pasokan selama periode lockdown.
  • Di negara bagian dan wilayah daerah, pusat perawatan COVID-19 yang terpisah harus didirikan untuk mengurangi kontak dengan pasien yang sudah berisiko mengalami penyakit parah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.