Laporan Situasi: Indonesia

Kasus COVID-19 pertama di Indonesia belum diumumkan hingga 2 Maret 2020, sementara jumlah resmi telah bertambah menjadi 1.980 kasus positif pada tanggal 3 April 2020. Kementerian Kesehatan melaporkan 181 kematian pada tanggal tersebut, yang menjadikan tingkat angka kematian COVID-19 di Indonesia (9%) tertinggi kedua di Asia. Respons yang terlambat, jumlah total laporan yang sangat rendah, dan angka kematian yang tinggi ini dapat dikaitkan dengan kurangnya pengujian dan respons nasional yang lambat.

Badan Intelijen Nasional Indonesia memprediksi bahwa pada Juli 2020, jumlah orang yang terinfeksi dapat mencapai 106.287, sementara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia memperkirakan antara 500.000 dan 2,5 juta jumlah infeksi, yang bergantung pada tingkat intervensi dari pemerintah. Tentu saja, data yang akurat akan tergantung pada kemampuan untuk menguji populasi. Setelah menerima ratusan ribu alat tes cepat dari Tiongkok pada pertengahan dan akhir Maret (termasuk penundaan satu minggu karena birokrasi), Indonesia mulai melakukan pengujian di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dengan fokus pada daerah dengan kasus dan kematian yang paling banyak dikonfirmasi, serta populasi yang rentan termasuk pekerja medis. Baru sejumlah 7.621 pengujian yang telah dilakukan pada 4 April 2020.

Intervensi dari pemerintah dirasa lambat dan dikritik karena berfokus utama pada dampak ekonomi. Menteri Keuangan memperkirakan bahwa pandemi akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkurang lebih dari setengahnya, dengan proyeksi pertumbuhan kurang dari 2,3%, dibandingkan dengan prediksi sebesar 5,0% sebelum adanya wabah.

Presiden Joko Widodo belum mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat hingga 31 Maret 2020, untuk kemudian memperkenalkan pembatasan sosial dan mendesak para pemimpin lokal dan regional untuk tidak mengeluarkan peraturan terpisah, termasuk perintah lockdown. Perintah presiden mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh UU 6/2018 tentang tindakan darurat kesehatan masyarakat yang mengatur kegiatan dan pertemuan publik, tetapi implementasi dan efektivitas perintah tersebut masih belum jelas. Karena respons nasional sangat lambat, pemerintah daerah dan lokal di seluruh Indonesia mulai menerapkan pembatasan lokal pada awal dan pertengahan Maret. Pemerintah provinsi di wilayah barat, misalnya, menyatakan keadaan darurat mereka sendiri karena provinsi lain mengaku tidak memiliki kasus positif dan melakukan bisnis seperti biasa. Gubernur Jakarta telah mendesak Presiden Widodo pada awal Maret untuk memberlakukan lockdown, karena hanya presiden yang memiliki kekuasaan untuk melakukannya. Masyarakat juga menyerukan agar Menteri Kesehatan Indonesia diganti karena tidak menganggap serius ancaman wabah virus ini.

Sebelum darurat kesehatan masyarakat diumumkan, kebijakan nasional yang diumumkan pada 17 Maret 2020 dan efektif pada 20 Maret 2020, sudah cukup mengikuti panduan WHO. Pihak berwenang Indonesia menyarankan masyarakat untuk menghindari perjalanan yang tidak penting, menerapkan pemantauan kesehatan masyarakat atas kedatangan pengunjung ke Indonesia, dan membatasi masuknya siapapun yang telah melakukan perjalanan ke tujuh negara dalam 14 hari terakhir; namun China tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Untuk meningkatkan kemampuan sektor medis dalam merespons, pemerintah memberikan tambahan Rp400 triliun (US $24,4 miliar) dalam anggaran nasional yang dialokasikan untuk mengimpor peralatan medis, perlengkapan, dan obat-obatan seperti Avigan dan Choloroquine, serta untuk menyediakan perlindungan dan insentif keuangan untuk dokter dan asisten medis yang secara langsung terlibat dengan pasien COVID-19. Wisma Atlet di Jakarta Pusat telah diubah menjadi rumah sakit darurat, dan Rumah Sakit Pertamina Jaya di Jakarta untuk sementara waktu menjadi rumah sakit khusus yang ditetapkan untuk perawatan COVID-19. Rumah sakit darurat COVID-19 yang ditunjuk di Pulau Galang di Provinsi Kepulauan Riau dibangun untuk mengantisipasi perlunya merawat para migran Indonesia yang pulang terutama dari Malaysia.

Langkah-langkah tersebut terlalu kecil, terlalu terlambat untuk Indonesia, dan sejauh mana penyebaran virus belum bisa diketahui. Mengingat situasi yang serius ini, Outbreak Asia merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

Rekomendasi kebijakan:

  1. Melaksanakan kebijakan nasional yang koheren termasuk lockdown, karantina, dan kampanye kesehatan masyarakat yang menjangkau semua penduduk. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penegakan kebijakan.
  2. Secara resmi melarang pertemuan massal, termasuk pertemuan keagamaan.
  3. Batasi semua perjalanan domestik dan internasional.
  4. Karantina semua kedatangan internasional, terlepas dari kebangsaan, selama 14 hari.
  5. Tingkatkan kapasitas pengujian di seluruh negeri menggunakan alat tes cepat untuk mengidentifikasi kluster COVID-19, memberikan izin laboratorium tes PCR tambahan, dan meningkatkan pengujian PCR di Jakarta.
  6. Alokasikan dana tambahan dari anggaran nasional untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan, dokter, dan staf medis, terutama di daerah di luar tiga titik fokus dari pengujian dan perawatan.
  7. Membangun kerja sama yang lebih luas di antara negara-negara anggota ASEAN untuk meminimalkan penyebaran virus dan menindaklanjuti komitmen Menteri Keuangan negara-negara ASEAN, yang diadopsi pada 10 Maret 2020 di Vietnam.
  8. Alokasikan dana tambahan dari anggaran nasional ke kelompok masyarakat Indonesia yang paling rentan, termasuk pemberian uang tunai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.