Laporan Situasi: Laos dan Kamboja

Kamboja dan Laos keduanya melaporkan jumlah kasus positif dan kematian yang sangat rendah. Kamboja yang melaporkan 122 kasus dan nol kematian, dan Laos yang hanya melaporkan adanya 19 kasus dan nol keatian, kedua Negara ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang penyebaran dan deteksi COVID-19 di Negara berkembang yang memiliki kapasitas medis terbatas, populasi muda, dan pemerintah otoriter. Keduanya adalah negara-negara dengan arus pariwisata yang tinggi dan saat menghadapi pandemic, terjadi jeda waktu yang signifikan dalam mendeteksi kasus, dimana diperkirakan ada tiga perempat kasus impor yang biasanya tidak terdeteksi.

Seperti yang terjadi di banyak tempat, wabah yang terjadi kemungkinan lebih besar di kedua negara daripada jumlah yang dilaporkan. Namun di sini, sulit untuk memisahkan apakah angka yang rendah mencerminkan batas kapasitas pengawasan kesehatan masyarakat yang ada atau kontrol informasi otoriter yang menghasilkan dibawah hitungan yang disengaja. Kami secara umum lebih peduli dengan Kamboja daripada Laos yang sekarang. Begitu juga tetangga mereka, yang menutup perbatasan mereka begitu Tiongkok mendeteksi impor Kamboja pada 19 Maret. Kami telah menemukan setidaknya ada enam kasus yang diimpor dari Kamboja (lima di Tiongkok [empat pada Maret, satu kemarin], satu di Makau). Tanda pertama wabah masyarakat yang luas di Filipina adalah Taiwan, kemudian Singapura menemukan kasus baru dengan sejarah perjalanan di sana.

Timeline Kamboja: HIjau mewakili kasus ekspor, biru mewakili kasus local, oranye mewakili penutupan wilayah perbatasan, dan merah mewakili tindakan pemerintah.

Situasi yang tidak pasti pada Negara-negara ini diperparah oleh ketidakpastian tingkat (dan waktu) wabah COVID-19 Thailand. Selain itu, wisatawan dari Barat yang melakukan perjalanan antar Negara, puluhan ribu pekerja migran Laos yang kembali ke Laos dari Thailand pada bulan Maret. Bangkok melaporkan bahwa di terminal busnya terdapat 84,000 penumpang yang melakukan perjalanan ke Laos, Kamboja, dan Myanmar pada 21-22 Maret akhir pecan ketika Thailan memiliki 781 kasus – tertinggi di wilayah tersebut. Luasnya wabah tergantung pada variabel yang saat ini tidak diketahui seperti berapa banyak impor yang mereka miliki dan kapan.

Kasus

Pada 14 April 2020, Kamboja telah melaporkan ada 122 kasus yang terkonfirmasi, 77 sembuh, dan nol kematian. Laos melaporkan ada 19 kasus yang terkonfirmasi pada 12 April 2020. Kasus pertama di Kamboja, seorang pria Chinese yang baru datang dari Wuhan, telah dilaporkan pada 27 Januari 2020. Kasus berikutnya tidak dilaporkan hingga 7 Maret 2020, seorang pria asli Kamboja berusia 38 tahun yang dilaporkan menerima virus melalui bosnya yang orang Jepang. Baru pada tanggal 25 Maret 2020, Kamboja melaporkan kasus infeksi komunitas yang pertama (yaitu, tidak ada riwayat perjalanan atau kontak dengan kasus impor yang diketahui). Pihak berwenang saat ini sedang berusaha melakukan “perburuan” untuk melacak dan menguji kontak dari kasus positif, tetapi mendapat perlawanan dari individu yang tidak akan datang tentang kontak dan kegiatan mereka. Dikombinasikan dengan populasi umum yang mungkin tidak menganggap serius ancaman virus dan kesehatan masyarakat, situasinya digambarkan seperti “mimpi buruk.”

Laos melaporkan terdapat dua kasus pertamanya pada 24 Maret 2020, dan 11 dari 17 kasus yang tersisa dapat ditelusuri ke dua kasus pertama ini, selama lima generasi yang tersebar. Kasus pertamanya adalah seorang pria pekerja hotel, berusia 26 tahun di Vientiane, dan kasus ke 2 adalah seorang wanita pemandu wisata, berusia 36 tahun di Vientiane, keduanya memiliki riwayat perjalanan dan kontak dengan turis asing. Klaster kasus lain bermula dari penerbangan dari Bangkok ke Vientiane dan otoritas Laos berusaha menghubungi dan melakukan tes ke semua 70 penumpang. Kasus ke 11 adalah warga negara asing dari Papua Nugini yang bekerja untuk perusahaan pertambangan di Laos, dan pihak berwenang melakukan tes banyak karyawan perusahaan pertambangan. Kedua negara banyak melakukan bepergian sebelum perbatasan mereka ditutup. Xinhua melaporkan bahwa Laos diperkirakan melaporkan 1 juta wisatawan Tiongkok dari total 4,1 juta pada tahun 2019, dan Kamboja 2 juta wisatawan Tiongkok dari 6,2 juta total wisatawan pada tahun 2019. Lebih merisaukan adalah tidak jelas apakah infeksi baru berasal dari Pertama. Gelombang yang berasal dari Wuhan akhirnya terdeteksi atau Gelombang Kedua turis Amerika, Eropa, dan Inggris mulai kira-kira pada awal Maret. Berbatasan dengan kedua negara adalah Vietnam, di mana wisatawan Eropa berbagi hotel dengan awak USS Roosevelt kemungkinan menjadi sumber wabah kapal induk bulan lalu.

Sistem Fasilitas Kesehatan

Kementerian Kesehatan Kamboja menunjuk tiga rumah sakit yang berada di Phnom Penh untuk tanggapan COVID-19 dan 25 rumah sakit rujukan provinsi untuk memesan tes dan merawat kasus yang diduga. Setelah berkonsultasi dengan WHO dan CDC A.S., Kamboja menetapkan Institute Pasteur of Cambodia (IPC) sebagai satu-satunya laboratorium untuk pengujian COVID-19. IPC sedang melakukan 300-500 tes per hari dan pada 6 April 2020, telah menguji lebih dari 5.700 orang menggunakan alat tes cepat. Dengan populasi 15,58 juta orang, ini adalah tingkat pengujian 366 tes per juta.

Di Laos, Rumah Sakit Mittaphab (Hospital 150) di ibukota Vientiane menjadi pusat yang ditunjuk untuk pengujian dan perawatan virus. Rumah sakit itu saat ini sedang merawat dan mengisolasi 16 dari 19 kasus yang dilaporkan, hanya satu di antaranya (Kasus 16) yang “dalam kondisi serius.” Tiga kasus lainnya sedang dirawat di rumah sakit provinsi di Luang Prabang. Menurut laporan peningkatan rumah sakit pada tahun 2019, Rumah Sakit Mittaphab berisi sekitar 600 tempat tidur rumah sakit, dengan 30 bangsal, lebih dari 500 tenaga medis, dan 100 dokter. Pada 10 April 2020, pemerintah Laos telah menguji 1.140 orang, dengan rata-rata 153 tes per juta.

Kamboja berada di peringkat 89 dari 195 negara pada kesiapan penyakit menular dalam laporan Indeks Kesehatan Global 2019 dan tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dan kapasitas untuk menangani wabah, terlepas dari tingkat cakupannya. Laos berada peringkat 73/195 pada Indeks Kesehatan Global 2019. Walaupun kapasitas kesehatan masyarakat Laos minimal, tetapi pihak berwenang telah berpartisipasi dalam kolaborasi ASEAN, dan pada 14 Februari 2020, CDC A.S. mengirim enam spesialis yang memberikan pelatihan, latihan, dan simulasi tentang deteksi dan pengendalian virus. Laos telah menerima peralatan dan pasokan medis dari Tiongkok, Vietnam, dan AS.

Kebijakan Mitigasi

Pada hari Kamis, 9 April 2020, pembatasan perjalanan masuk dan keluar dari Phnom Penh mulai berlaku selama satu minggu. Melalui kebijakan lockdown ini, PM Hun Sen juga membatalkan Tahun Baru Khmer selama sepekan, liburan yang secara tradisional yang melibatkan perjalanan nasional. Selain langkah-langkah ini, seluruh sekolah, museum, dan tempat hiburan — bioskop, tempat karaoke, dan bar — ditutup, dan pertemuan keagamaan dilarang.

Laos memasuki apa yang oleh media disebut sebagai “full lockdown” pada 30 Maret. Lockdown diharapkan berlangsung hingga 19 April 2020, “atau sampai pemberitahuan lebih lanjut.” Rencana sembilan poin Perdana Menteri Thongloun Sisoulith umumnya melarang: meninggalkan rumah kecuali untuk hal-hal penting; bepergian antar provinsi di Laos; menimbun barang atau menjual barang dengan di mark-up; menyebarkan berita palsu atau menyesatkan; melakukan pertemuan lebih dari 10 orang; melakukan perjalanan internasional kecuali orang asing yang pulang ke rumah; bisnis hiburan dari operasi; bisnis tidak penting dari operasi.

Kamboja melarang para turis AS, Italia, Jerman, Spanyol, dan Prancis pada 14 Maret, diikuti dengan penangguhan semua visa masuk gratis, visa elektronik, dan visa kedatangan, efektif 31 Maret 2020, dan berlangsung selama satu bulan . Untuk perjalanan mendesak lainnya, orang asing dapat mengajukan permohonan visa di muka dan menunjukkan sertifikat medis dan bukti asuransi kesehatan dengan cakupan minimum US $ 50.000.

Di Laos, kontrol masuk-keluar mulai berlaku pada 3 April ketika mereka menutup gerbang perbatasan internasional mereka. Gerbang-gerbang ini tetap dibuka sementara pos-pos pemeriksaan “tradisional” yang lebih kecil diperintahkan ditutup pada 13 Maret karena kurangnya pemindai suhu. Pada 19 Maret, Laos menangguhkan visa kedatangan, penerbitan visa turis di misi diplomatik luar negeri, e-visa, dan program pembebasan visa. penerbitan visa non-turis dibatasi.

Mulai 17 Maret, Laos menerapkan kebijakan yang terperinci tentang karantina mandiri 14 hari yang diperlukan untuk kedatangan tertentu: mereka yang memasuki Laos tanpa gejala dari negara yang dikonfirmasi memiliki lebih dari 100 kasus COVID-19; mereka yang memasuki Laos dari negara yang berbatasan dan provinsi berbatasan dengan lebih dari tiga kasus positif; dan mereka yang memasuki Laos dari negara yang berbatasan tetapi bukan provinsi berbatasan dengan lebih dari sepuluh kasus positif. Bagi mereka yang memasuki Laos dengan gejala, mereka diharuskan pergi ke Vientiane untuk dilakukan pengujian dan perawatan.

Pelaporan lokal di Laos menunjukkan bahwa banyak warga negara dan pemilik bisnis tidak menganggap serius keputusan tersebut. Sebuah berita di Vientiane Times menyatakan bahwa tempat-tempat karaoke dan pijat masih terbuka dan mereka “tidak peduli tentang pencegahan COVID-19.” Sebelum keputusan 30 Maret, pemerintah telah mengeluarkan pemberitahuan publik yang tidak mengikat untuk warga negara dan bisnis pada tanggal 12 Maret. Pemberitahuan tersebut mendesak masyarakat untuk menunda “acara sosial yang tidak perlu” termasuk pernikahan dan perayaan Tahun Baru Lao pada 13 – 15 April 2020. Bisnis disarankan untuk menghormati ini dengan tidak mengadakan acara besar dan membatasi durasi acara di tempat mereka. Di Luang Prabang, khususnya, pihak berwenang setempat membatalkan festival dan acara publik pada tanggal 9 Maret, yang mengecewakan bisnis lokal. Pada 9 Maret, playgrup dan taman kanak-kanak diperintahkan ditutup, dan para orang tua meminta semua sekolah tutup.

Stimulus ekonomi

Sebelum terjadi perlambatan ekonomi Eropa dan AS karena penyebaran virus di wilayah tersebut, perkiraan ekonomi untuk Kamboja memperkirakan adanya kerugian $ 300-700 juta, yang menunjukkan bahwa prospek saat ini jauh lebih buruk.

Pada 10 Maret 2020, pemerintah Kamboja menyisihkan antara $ 800 juta – $ 2 miliar untuk stimulus ekonomi, yang menyumbang 25% dari anggaran 2020 yang direncanakan. Namun, dana ini tidak memiliki rencana yang jelas untuk penggunaannya, dan terutama terdiri dari keringanan pajak, dan pembayaran pajak yang tertunda dan ditangguhkan untuk mengantisipasi penghapusan sebagian Kamboja dari skema perdagangan preferensial Uni Eropa pada awal 2020. Para pemimpin serikat telah menyerukan pemerintah untuk mendesak bank dan lembaga keuangan mikro untuk menunda pembayaran pinjaman, dan Bank Nasional Kamboja telah melonggarkan pembatasan pinjaman.

Industri tekstil dan garmen membentuk sekitar 11% dari PDB Kamboja, dan inilah situasi industri yang lebih segera ditanggapi oleh pemerintah. Pada rencana pertama, diumumkan pada tanggal 31 Maret 2020, PM Hun Sen mengutip terdapat 50 pabrik yang telah menghentikan produksi karena kurangnya bahan baku, dan 7 pabrik yang ditutup sementara karena kurangnya pesanan. Dia menawarkan para pekerja yang diberhentikan sementara ini jaminan 60% dari upah minimum mereka; 40% akan datang dari pabrik dan 20% dari pemerintah. Upah minimum Kamboja untuk pekerja tekstil meningkat menjadi $ 190 per bulan pada tahun 2020, yang berarti pekerja akan menerima $ 114 / bulan: $ 76 dari pabrik dan $ 38 dari pemerintah.

Setelah pengusaha keberatan dengan alasan bahwa mereka tidak dapat membayar 40% dari upah minimum, pemerintah memperkenalkan rencana baru yang menjamin pekerja hanya $ 70 per bulan, di mana pabrik akan membayar $ 30 dan pemerintah $ 40. Kontribusi pemerintah hampir tidak berubah di bawah rencana kedua, artinya para pekerja adalah satu-satunya yang kehilangan, menerima kurang dari 37% dari upah minimum. Presiden Koalisi Serikat Buruh Nasional, Far Saly, mendesak pekerja untuk menerima jumlah ini tanpa keluhan.

Pada 10 April, jaminan bulanan $ 40 ini diperpanjang untuk para pekerja di bidang industri pariwisata Kamboja selama periode dua bulan. Jumlah yang rendah ini, dan fakta bahwa pekerja mengirim sebagian besar gaji mereka ke keluarga mereka di seluruh Kamboja, mungkin akan memiliki dampak negatif yang luas dan meluas pada kemampuan warga negara untuk membeli kebutuhan.

Pada tanggal 5 April 2020, PM Hun Sen mengumumkan bahwa ekspor beras akan dihentikan sebagai langkah perlindungan pangan. Ekspor beras adalah persentase substansial dari PDB Kamboja, menyebabkan kekhawatiran bahwa selain kerugian ekonomi, Kamboja akan kehilangan kredibilitas dengan mitra dagang, dan negara-negara lain di kawasan ini dapat mengikuti contoh ini, yang mengarah pada gangguan rantai pasokan global. Vietnam telah membatasi ekspor berasnya.

Sebelum adanya kasus yang dilaporkan di Laos, ekonomi akan diproyeksikan tumbuh sebesar 6,1% pada tahun 2020. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dirasakan ke Laos karena tetangganya dihantam lebih keras oleh virus, dan bertanggung jawab atas “dampak negatif” dalam pariwisata, konstruksi, dan manufaktur.

Keputusan nasional menetapkan bahwa pabrik-pabrik harus ditutup kecuali mereka memproduksi barang-barang konsumsi, obat-obatan, dan peralatan medis. Ini berarti bahwa pabrik garmen ditutup, tetapi beberapa telah beralih ke produksi peralatan medis. Keputusan tersebut menetapkan bahwa pemilik pabrik harus mengatur persyaratan isolasi diri para pekerjanya dan harus memberikan “kesejahteraan sosial.”

Politik dan Penjangkauan

Kedua negara sama-sama diberi peringkat “tidak bebas” pada Indeks Kebebasan Dunia Dunia 2019 Freedom House, dengan Laos mendapat peringkat 14/100 dan Kamboja 26/100. Kontrol informasi pada kedua negara berlaku untuk penyebaran informasi tentang COVID-19, sehingga sulit untuk menilai situasi yang tidak ditangkap oleh laporan resmi. Lingkungan informasi di kedua negara sangat dikendalikan, dan tanda-tanda perbedaan pendapat politik tidak dapat ditoleransi. Meskipun pemerintah Laos sudah datang mengenai kasus-kasus yang dilaporkan, namun sudut pandang alternatif tidak tersedia.

Kamboja dan Laos menunjukkan perbedaan nyata dalam tanggapan mereka terhadap wabah virus. Sementara kedua Negara ini memiliki hubungan yang erat secara historis dengan Tiongkok, respons Kamboja terhadap pandemi itu secara politis jauh lebih terpolitisasi daripada Laos. Pemerintah Kamboja kuat dalam memperlihatkan dukungan politiknya kepada Tiongkok dan terlambat merespons dengan kebijakan yang menyapu dan kabur dalam kebijakannya. Sebaliknya, Laos lebih cepat merespons wabah virus, kooperatif, dan reseptif terhadap bantuan internasional. Hal itu juga jelas dan spesifik dalam langkah-langkah pengendaliannya dan telah menerapkan penelusuran kontak yang ketat dan pengujian semua operator potensial terlepas dari gejala yang lambat merespons dengan tindakan kontrol dan penguncian.

Jurnalis Sovann Rithy telah ditangkap pada 7 April 2020, karena memposting di Facebook sebuah kutipan langsung dari Perdana Menteri Hun Sun tentang respons virus negara itu, dan diduga dengan dakwaan “hasutan untuk melakukan kejahatan.” Outlet media Rithy kemudian dicabut izinnya untuk menyiarkan informasi “yang menghasilkan dampak buruk pada keamanan, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat.” Ini terjadi setelah Kementerian Penerangan memperingatkan warga untuk  menggunakan Facebook untuk menyebarkan informasi yang salah yang menyebabkan ketakutan dan merusak reputasi pihak berwenang, dan Menteri Dalam Negeri, Sar Kheng, memperingatkan pada 20 Maret 2020, bahwa siapa pun yang menyebarkan informasi yang keliru akan mendapatkan tindakan hukum.

Pada hari Jumat, 10 April 2020, Majelis Nasional mengesahkan undangundang darurat Nasional, dengan RUU pindah ke senat pekan berikutnya. Keadaan darurat dapat dinyatakan sebagai pandemi, serta perang atau gangguan ketertiban umum. Bagaimanapun, Kepemimpinan Kamboja telah gagal untuk menentukan mengapa ketentuan khusus dari RUU tersebut diperlukan untuk memerangi pandemi itu sendiri, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa ini adalah penjangkauan yang berlebihan. Draf RUU tersebut akan dijatuhi hukuman 10 tahun karena pelanggaran dan dikritik sebagai penyebarluasan dan kabur, mengatur pidato dan pertemuan, memungkinkan peningkatan pengawasan dan kontrol media, dan kemampuan untuk merebut properti. Rincian lainnya tidak jelas, seperti bagaimana undang-undang ini akan digunakan untuk mencegah penyebaran virus (full lockdowns, karantina wajib, dll.).

Human Rights Watch melaporkan perilaku diskriminatif terhadap Muslim dan orang asing, memicu warga negara melakukan ujaran kebencian online, dan praktek usaha yang diskriminatif. Narasi yang disponsori negara ini melanggar pedoman WHO tentang respons COVID-19 pemerintah, yang melarang praktek diskriminatif dan menyarankan bahwa kampanye informasi publik mengenai penyebaran virus dapat memerangi jenis diskriminasi ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.